Semua orang tahu bahwa sejak akhir Mei 2008 ini pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dan pada akhirnya harga barang-barang pokok pasti akan ikut melonjak naik. Ada yang mengalami kenaikan hanya beberapa rupiah saja, hingga ada yang mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya. Semua orang tentu saja protes, karena pendapatan tidak kunjung meningkat.

Tapi tidak semuanya, biasanya disaat-saat seperti ini, ada beberapa pihak yang dengan tidak tahu dirinya memperjuangkan kenaikan gaji mereka yang padahal sudah berlimpah itu dengan uang rakyat.

Tentu saja orang yang dimaksudkan adalah wakil-wakil kita diatas sana. Sekarang memang belum terdengar permintaan kenaikan gaji para anggota-anggota yang terhormat itu. Namun, kita tentu saja tidak bisa melupakan sejarah. Dan tulisan ini dipersiapkan untuk memberikan amunisi awal berupa data-data tentang pendapatan para dewan yang terhormat selama ini, dan akan siap diledakkan ketika mereka sudah meminta dengan terbuka beberapa bulan lagi saat rapat perencanaan anggaran belanja masing-masing pada akhir tahun nanti.

Berikut data-data keuangan yang didapatkan dan yang diperjuangkan para anggota dewan selama tahun 2003 dan sebelumnya.

Bantul-Yogyakarta, pada tahun 2000 sebuah kunjungan dinas dewan kabupaten Bantul menghabiskan dana sekitar Rp 90juta.

Tangerang, sekitar tahun 2000 rata-rata pendapatan seorang anggota dewan sekitar Rp 700ribu per hari, padahal rata-rata pendapatan warganya hanya Rp 58ribu perhari. Anggaran pengadaan mebel yang didapat tiap anggota DPR sekitar Rp 100juta dan diberikan sebagai uang tips tahunan. Tiap anggota dewan juga mendapatkan uang pelicin untuk menerima LPJ Bupati selama 4 kali dan masing-masing Rp 25juta.

Malang, akhir 2002, hutan kota seluas 28,5 hektar dirubah untuk pemukiman yang tendernya dimenangkan oleh pengembang, padahal keputusan dalam dewan belum fix tapi tanah sudah diratakan.

Magetan, di kota kecil itu, yang gaji standar seorang anggota dewan sekitar Rp 2,1juta, para anggota dewannya meminta gaji awal Rp 4juta perbulan dan disetujui. Lalu dinaikkan lagi mencapai Rp 7,5 juta. Dan puncaknya Februari 2003, para dewan legislative di Magetan mengadakan kunjungan ke Batam, padahal sifat kota Magetan sebagai penghasil kerajinan tangan sangat berbeda dengan Batam sebagai kota industri. Lalu dianggaran kunjungan Rp 10juta per anggota yang biasa, anggota yang tidak “biasa” lebih besar lagi. Yang tidak ikut tetap mendapatkan dana kunjungan.

Sumatra Selatan, adanya fasilitas perumahan yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 75juta per anggota legislatif. Terdapat perbedaan yang sangat jauh antara jumlah gaji anggota legislative kabupaten, gajinya hanya Rp 700ribu, tapi gaji anggota legislative kota sebesar Rp 9,3juta, padahal yang layak hanya Rp 5juta.

Sumatra Selatan, sebuah perjalanan dinas pada pertengahan Juli 2003 yang dalam prakteknya hanya bagi-bagi duit, tiap anggota mendapatkan Rp 25juta. Dan setelah disahkannya APBD 2003, dibagikan uang tunjangan operasional sebesar Rp 100juta per anggota.

Bengkulu, memiliki pendapatan daerah PAD 2003 sebesar Rp 45miliar rupiah. Namun dalam APBD alokasi biaya pendidikan hanya sekitar 4,9% turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 5% dari total APBD. Padahal, tiap anggota dewan mendapatkan kendaraan operasional yang berupa sebuah mobil yang dianggarkan Rp 80juta per orang, jumlah annggota dewan 45 orang (@Rp 80juta) bernilai hampir Rp 4milliar. Itu berarti sama saja memotong 10% PAD.

Bogor, tiap walikota tiap tahun membuat Lembar Pertanggung Jawabannya kepada DPR Kota, untuk diterima atau ditolak. Dan walikota Bogor saat itu, Iswara Natanegara, memberikan dana sekitar 1,6 milyar untuk meluluskan LPJnya.
Banten, tunjangan rumah tiap anggota DPRD sebesar 100juta.

Jawa Barat, pada awal tahun 2000, penyimpangan uang pajak penerangan jalan umum besarnya hampir 54 miliar. Dan terjadi kavlinggate (orang Bandung mengenalnya dengan kadeudeuh) merupakan ungkapan terimakasih karena PAD (pendapatan asli daerah) naik dari target 450 milliar menjadi 750miliar. Namun beberapa bulan kemudian dana terimakasih muncul lagi. Dan karena mencurigakan, di blow up di media.

Jawa Tengah, dana mobilitas anggota dewan 95 juta pertahun (diketahui ketua dewan mobilnya lima, ketiga wakil dewan masing-masing memiliki tiga mobil). Karena periode anggota dewan sudah hampir habis, para anggota yang terhormat itu menganggarkan dana purnabakti sebesar 100juta per anggota. Padahal gaji mereka tiap bulan sudah sebesar 12juta.

Bukan berarti daerah-daerah lain tidak ada kecurangan, melainkan yang terbuka ke media hanya beberapa kasus. Dan yang mampu dimuat dalam buku saku kecil yang aku pinjam dari Mba Kiki ini hanya mampu menampung beberapa kasus.

Lagipula, buku ini diterbikan unuk kepentingan partai politik tertentu yang tidak berhak aku sebut disini, untuk mendapatkan dukungan pada pemilu 2004. Tapi data-datanya akurat, aku yakin.

Ini memang data-data lima tahun yang lalu, tapi untuk tahun-tahun sekarang, masih adakah kecurangan-kecurangan semacam itu? Mari mengingat kembali saat awal periode ini, tiap anggota DPR diberikan laptop untuk menunjang pekerjaannya, tiap anggota satu. Atau ada yang lain namun tidak ter blow-up karena tidak ada yang memperjuangkan? Bagaimana juga dengan besok? Kita lihat saja.

NADIA AGHNIA FADHILLAH
www.nadanakaneh.blogspot.com

BIBLIOGRAPHY
Akbar, Subhan, dkk. 2003. Mereka Melawan Korupsi. Jakarta: Penerbit Pustaka Saksi.